Fenomena Harga Tiket Domestik yang Masih Mahal
Harga tiket pesawat domestik di Indonesia terus menjadi topik hangat, terlebih karena terkadang harga untuk penerbangan dalam negeri justru lebih tinggi dibandingkan rute internasional tertentu. Situasi ini menjadi keluhan bagi banyak masyarakat yang ingin bepergian dari satu kota ke kota lain dengan cepat dan efisien.
Harga tiket yang tinggi ini tidak semata fenomena musiman, tetapi cenderung menjadi masalah struktural industri penerbangan nasional, sehingga pemerintah pusat dan DPR terus mendapat tekanan untuk mencari solusi. Berkas DPR
Tanggapan DPR Untuk Perlu Reformasi Struktur Biaya
Baru baru ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa tingginya harga tiket domestik disebabkan oleh struktur biaya yang tidak efisien dibanding negara tetangga. Menurutnya, tidak hanya soal persaingan antar maskapai, tapi juga faktor lain seperti pajak dan biaya bahan bakar yang berat.
DPR menilai beberapa komponen biaya yang membebani harga tiket, antara lain misalkan :
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket domestik yang membuat harga tiket naik dibanding rute internasional atau negara lain.
Biaya aktur yang tinggi, karena kurangnya persaingan penyedia bahan bakar di bandara besar sehingga harga tidak efisien.
Beban impor suku cadang pesawat yang besar turut menambah biaya operasional maskapai domestik.
Huda bahkan menyarankan pemerintah menghapus PPN untuk tiket domestik dan membuka pasar avtur agar ada lebih banyak penyedia, sehingga biaya maskapai bisa lebih murah dan tertular ke harga jual tiket. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
DPR Dari Persaingan Di Industri Perlu Dikembangkan
DPR juga menyoroti kurangnya persaingan dalam industri penerbangan Indonesia sebagai salah satu pemicu harga yang tetap tinggi. Sektor yang relatif oligopolistik dengan beberapa pemain besar, serta aturan harga minimum dan maksimum, kadang dianggap menghambat persaingan yang sehat. Dalam beberapa kesempatan, DPR bahkan mengaitkan mahalnya tiket dengan indikasi struktur pasar yang rapat, sehingga maskapai cenderung memasarkan tiket di level atas tarif (ceiling), tanpa dorongan persaingan harga yang kuat. Berkas DPR
Kritik Lain DPR Tentang Perbandingan Harga
Kritik untuk DPR tidak hanya datang dari satu sisi. Anggota Komisi V dari Partai NasDem mengungkap perbedaan harga tiket domestik yang mencolok, seperti rute Jakarta–Lombok yang kadang lebih mahal daripada Jakarta–Singapura, meski durasi dan maskapai hampir sama. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem harga saat ini kurang adil dan kurang kompetitif.
Upaya Pemerintah Menghadapi Keluhan Ini
Sebagai respons terhadap keluhan ini, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah seperti :
Pembentukan tim tugas (task force) untuk meninjau biaya tiket dan komponen operasional, termasuk biaya avtur, pajak, dan tarif bandara, demi menekan harga tiket.
Penurunan tarif periode tertentu, misalnya penurunan harga tiket domestik hingga 10-14% saat Nataru atau periode libur besar sebagai langkah sementara.
Evaluasi tarif batas atas dan bawah (TBA dan TBB) untuk memberikan ruang fleksibilitas harga yang lebih besar bagi maskapai.
Tantangan Persaingan dalam Industri Penerbangan
Meskipun ada dorongan untuk memperkuat persaingan, ada sejumlah kendala dari :
Struktur pasar penerbangan yang terkonsentrasi pada beberapa maskapai besar membuat persaingan harga kurang tajam.
Biaya operasional tinggi ( contohnya bahan bakar dan perawatan) masih menjadi beban utama maskapai domestik.
Regulasi pemerintah yang kompleks tentang harga terkadang justru menjadi hambatan bagi persaingan bebas.
Persaingan harga tiket domestik di Indonesia masih belum optimal. DPR melihat struktur biaya dan regulasi yang kurang kompetitif sebagai biang keladi mahalnya tiket, bukan semata persaingan antar maskapai saja. Oleh karena itu, DPR mendorong reformasi dalam bentuk penghapusan PPN domestik, pembukaan pasar avtur, serta perbaikan struktur tarif agar harga tiket menjadi lebih efisien dan terjangkau masyarakat.
Komentar
Posting Komentar