Pesaing Negara Tiongkok Dengan Starlink Makin Memanas Dalam Rangka Lomba Teknologi Global "Untuk Persiapan 200 Ribu Satelit, Dengan Dominasi Starlink Di Orbit"
Deru peluit dan teriakan massa masih menggema di depan gedung pemerintahan daerah. Spanduk spanduk bertuliskan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) terangkat tinggi, meski keputusan yang ditunggu tak kunjung berpihak.
“Kecewa, jelas kecewa,” ujar Rudi, seorang buruh pabrik tekstil, sambil menghapus keringat di dahinya. “Harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah anak naik, tapi UMP tetap. Kami harus bertahan bagaimana?” Di sisi lain dari buruh perempuan yang ikut dalam aksi, mencoba menenangkan rekan rekannya. “Kami turun bukan untuk ricuh. Kami hanya ingin didengar. Kalau tuntutan tidak dipenuhi, setidaknya ada solusi nyata.” Keputusan pemerintah daerah yang hanya menaikkan UMP dalam jumlah minim or bahkan tidak menaikkannya sama sekali, menjadi pemicu kekecewaan. Para pendemo menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Katanya demi menjaga iklim investasi,” kata Andi, koordinator lapangan aksi. “Tapi kalau buruh terus ditekan, siapa yang menjaga keberlangsungan hidup kami?” Meski demikian dari sebagian pendemo memilih bersikap realistis. Mereka memahami adanya tekanan ekonomi global dan kekhawatiran pengusaha. Namun, mereka menegaskan bahwa beban krisis seharusnya tidak selalu ditanggung buruh.
“Kami tidak menolak dialog,” tambah perempuan. “Tapi dialog harus berujung kebijakan, bukan janji.” Menjelang sore dari massa mulai membubarkan diri dengan tertib. Tidak ada kericuhan, hanya wajah wajah lelah yang menyimpan harapan. Harapan bahwa suara mereka hari ini akan menjadi pertimbangan besok hari. Bagi para buruh, tuntutan kenaikan UMP bukan sekadar angka. Ia adalah simbol penghargaan atas kerja keras dan hak untuk hidup layak. Dan selama tuntutan itu belum terpenuhi, suara mereka akan terus bergema di jalanan.
Komentar
Posting Komentar